Lubuk Linggau -, Polemik pasca pilkada Lubuk Linggau satu persatu mulai mencuat ke permukaan, meski pilkada berlangsung aman dan lancar, namun borok dalam perjalanan pilkada sepertinya seperti boom waktu yang akan dapat meledak setiap saat.
Salah satu isu yang akan mencuat seperti aliran dana APBD yang digunakan oknum untuk kegiatan kepentingan pilkada, hal tersebut terungkap usai pihak rekanan atau pihak ketiga membuka tabir dugaan kegiatan makan minum yang diduga diperuntukkan untuk kegiatan Pilkada.
Karena ulah Oknum yang menyelewengkan angaran dana yang di maksud, Tak tanggung tanggung dugaan penyelewengan anggaran makan minum di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau tersebut mencapai lebih dari Setengah Miliar.
Terkuaknya isu penyelewengan dana tersebut bermula pada saat sejumlah pihak ketiga atau rekanan mendapatkan order makan minum dari salah satu PPTK makan minum di tahun 2024 bertepatan pada saat musim kampanye Pilkada, namun di akhir tahun, ketika pihak rekanan menagih tagihan atas pesanan dari Pptk, uang anggaran makan minum tersebut tak kunjung di bayarkan.
Bahkan hingga beberapa bulan di awal tahun 2025, pembayaran dari Bon Makan minum tersebut tak kunjung di bayar, menurut sumber pihak PPTK selalu beralasan jika anggaran tersebut belum di cairkan alias belum ada.
"Saat menagih atas tagihan bon dari kegiatan belanja yang dilakukan oleh PPTK namun jawabannya selalu sama anggaran belanja tersebut belum cair,"ujar narasumber yang tidak mau disebutkan namanya.
Merasa di tipu, pihak rekanan akan mengungkapkan ke publik terkait permasalahan yang terjadi dalam dugaan penyalahgunaan anggaran makan minum tersebut.
Dari isu yang beredar, menarik jika pihak berwajib dapat menelusuri dugaan SPJ fiktif yang dilakukan dari anggaran makan minum tersebut, lantaran menurut sumber pagu anggaran makan minum tersebut sebenarnya telah di anggarkan.
Mendapatkan isu dugaan penyelewengan anggaran tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi kepada pihak terkait, namun sampai berita ini di terbitkan belum ada penjelasan dari pihak Kesekretariatan dewan. (TIM)
Posting Komentar